Rapor Pengajaran Indonesia Dorong Pembetulan dan Pemerataan Pengajaran

Melewati kebijakan Merdeka Belajar, Kementerian Pengajaran, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya mensupport transformasi sistem pendidikan di Indonesia, di antaranya via kebijakan Asesmen Nasional (AN) dan Rapor Pengajaran.

Rapor Pengajaran merupakan platform yang mengintegrasikan bermacam data pendidikan, lebih-lebih data AN, sehingga menjadi alat ukur komprehensif yang menyajikan kondisi pendidikan Indonesia guna mensupport refleksi dan perbaikan kwalitas pendidikan.

AN bisa memotret kwalitas hasil belajar, proses, serta lingkungan belajar sebagai refleksi kondisi kwalitas layanan pendidikan. AN mengevaluasi instrumen kunci seperti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar), dan Survei Karakter untuk tahapan pendidikan dasar dan menengah.

Ketiga instrumen tersebut menjadi kompetensi dasar untuk mensupport pembelajar sepanjang hayat, berkontribusi pada masyarakat, serta mensupport tumbuh kembang peserta didik secara utuh. Di samping itu, Sulingjar bisa menjadi dasar dalam mendiagnosis tantangan di satuan pendidikan dan merencanakan penataan.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pengajaran (BSKAP), Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, mengatakan hasil AN ditampilkan dalam Rapor Pengajaran bersama hasil evaluasi lain dari bermacam sumber. “Melewati Rapor Pengajaran, data pendidikan tiap-tiap satuan pendidikan dan daerah bisa diakses oleh segala pemangku kepentingan termasuk kepala sekolah, guru, dan pemerintah daerah untuk membuat perencanaan yang sesuai mahjong ways 2 kebutuhan dan melakukan penataan pelajaran yang pas target,” ujar Anindito dalam Perilisan Rapor Pengajaran Indonesia, di Kantor Kemendikbudristek, pada Senin (25/9).

“Melewati platform ini, pemerintah daerah dan satuan pendidikan bisa melakukan perencanaan berbasis data sehingga penataan bisa dikerjakan semakin pas target dan berorientasi pada kebutuhan pelajaran murid,” lanjut Anindito.

Dirilis pada Juli 2023 lalu, Rapor Pengajaran untuk pemerintah daerah memakai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pengajaran sebagai rujukan untuk mengevaluasi kwalitas pendidikan di suatu daerah dan mensupport perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data membantu pemerintah daerah untuk melakukan perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan kwalitas pendidikan dengan pemenuhan SPM Pengajaran.

Sementara itu, pemutakhiran Rapor Pengajaran untuk satuan pendidikan dirilis lebih permulaan pada Mei 2023. Rapor tersebut kini dilengkapi halaman ringkasan untuk memudahkan identifikasi prioritas penataan, halaman akar situasi sulit, serta fitur ‘ide benahi’ untuk memantik perencanaan penataan.

“Rapor Pengajaran untuk satuan pendidikan kini juga dilengkapi dengan downloadan poster yang menyajikan hasil capaian satuan pendidikan dengan lebih ringkas, mudah dipahami, dan bisa disebarkan terhadap warga sekolah (termasuk orang tua murid) untuk memantik diskusi terkait penataan,” jelas Anindito.

Sesudah Rapor Pengajaran untuk satuan pendidikan dan pemerintah daerah dirilis, lanjut Anindito, Rapor Pengajaran Indonesia hadir supaya masyarakat bisa memperhatikan capaian pendidikan Indonesia secara nasional dan ikut serta berkolaborasi dalam meningkatkan kwalitas pendidikan.

Data yang diaplikasikan di dalam Rapor Pengajaran Indonesia tahun ini merupakan data Rapor Pengajaran 2022, yang dibandingkan dengan data tahun 2021. Data ini bersumber dari AN, Data Pokok Pengajaran (Dapodik), sistem pendataan pendidikan yang dikelola Kementerian Agama (EMIS), Badan Sentra Statistik (BPS), aplikasi untuk guru dan energi kependidikan (seperti Platform Merdeka Mengajar, ARKAS, dan SIMPKB), serta Tracer Study khusus untuk tahapan SMK.

Anindito menjelaskan, terdapat sebelas indikator utama yang diaplikasikan dalam Rapor Pengajaran untuk memberikan gambaran kwalitas pendidikan Indonesia secara menyeluruh, merupakan penilaian kompetensi dasar literasi-numerasi dan tumbuh kembang karakter, kwalitas pelajaran, iklim keamanan, kebinekaan, dan inklusivitas, perembesan alumnus SMK & kemitraan dan keselarasan dengan dunia kerja, prosentase PAUD terakreditasi minimal B, serta Angka Partisipasi Sekolah (APS).